 |
| Anies Baswedan (Rengga Sancaya/detikcom) |
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kehebohan anggaran dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
Anies menilai, perkara penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun & pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa menerima 'warisan'.
"Ini persoalan muncul tiap tahun. Maka yg kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi aku tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyebut ketika ini sistem yg dipakai Pemprov DKI sudah digital akan tetapi tidak smart, alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, permanen terdapat pegawai yg teledor setiap tahunnya.
"Terlalu detail pada level itu terdapat beberapa yg mengerjakan menggunakan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara misalnya ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul nomor aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
Menurut Anies, perkara ini juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia nir mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, berdasarkan aku , aku tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya mendapat warisan nih, sistem ini. Saya nir ingin meninggalkan sistem ini buat gubernur berikutnya," ucap Anies.
Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis pada athun baru depan. Sehingga, tidak ada lagi kasus anggaran aneh lantaran kesalahan input data.
"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan perkara yang sama menggunakan yang aku alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan terdapat nanti rembuk Musrenbang, itu nanti nir lagi memakai sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies.
